Senin, 26 September 2011

Tabungan Perumahan untuk Pekerja

BOGOR (Suara Karya): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih merumuskan besaran potongan dari gaji sebagai iuran tabungan perumahan untuk pekerja/pegawai. Namun, potongan ini akan dibebankan kepada pemberi kerja (perusahaan atau pemerintah). Untuk itu, harus diperhitungkan dengan benar agar tidak menjadi tambahan beban yang justru terkesan memberatkan.
  • Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh di Bogor, Sabtu (24/9), mengatakan, pemberi kerja selama ini sudah dibebani banyak kewajiban dalam rangka iuran untuk pekerja/karyawannya, jadi belum tentu bersedia dibebani lagi dengan tabungan untuk perumahan pekerja. Untuk itu, terdapat opsi beban iuran juga ditanggung oleh pekerja atau dengan komposisi 70 persen oleh pemberi kerja dan 30 persen pekerja atau 60:40 persen.

  • Menurut dia, tabungan perumahan merupakan solusi bagi perbankan yang menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), khususnya untuk mendapatkan dana dengan biaya murah dan jangka panjang. Jadi perbankan penyalur KPR/KPA tidak harus mengalami ketidaksesuaian dalam memperoleh dana/modal karena menggunakan tabungan dari masyarakat yang berjangka pendek. Apalagi pemanfaatan sumber dana melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga masih terkendala penjualan surat berharga di pasar sekunder. Ini dikarenakan peringkatnya masih di bawah surat utang negara.

  • Namun, realisasi tabungan untuk perumahan memerlukan suatu peraturan dan perundang-undangan. Ini dikarenakan menyangkut iuran dari masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Pembuatan peraturan dan perundang-undangan sendiri juga memerlukan waktu. Namun, dengan dukungan bank penyalur KPR/KPA, seperti BTN, bisa mulai mengelola tabungan/ iuran perumahan dalam waktu delapan bulan ke depan.

  • Sementara itu, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, rencana pembentukan tabungan perumahan nasional sudah ditunggu kalangan perbankan penyalur KPR/KPA. Namun, peraturan yang mengharuskan dana yang dihimpun harus ditempatkan di perbankan penyalur KPR/KPA.

  • "BTN sebagai penyalur kredit perumahan, termasuk program rumah bagi masyarakat berpendapat rendah, sudah menyalurkan 120.000 unit rumah. Ini hampir memenuhi program pemerintah sebanyak 200.000 unit," kata Iqbal.

  • Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V Malkan Amim mengatakan, fasilitas tabungan perumahan hanya dapat menyentuh masyarakat yang menjadi anggota/nasabah perbankan. Padahal kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat berpendapat rendah (MBR) yang sulit membeli rumah. Ini dapat dilihat dari ketimpangan (backlog) antara pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 13,6 juta unit pada 2011 ini.

  • Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak menghapus subsidi, seperti untuk uang muka atau pemotongan bunga kredit. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan subsidi agar mereka (MBR) dapat tinggal di rumah yang layak. Jadi, tidak berhimpit-himpitan di rumah kontrakan yang tidak sehat kondisinya," kata Malkan. (Novi)  Sumber  suara karya

  • 0 komentar:

    Posting Komentar