Rabu, 23 Mei 2012

REI Minta Pemberlakuan DP KPR 30% Ditunda

JAKARTA - Organisasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) akan menyurati Bank Indonesia untuk meminta penundaan pemberlakuan aturan Loan to Value kredit pemilikan rumah. Rencananya surat tersebut dikirim hari ini, untuk meminta penundaan pemberlakuan aturan loan to value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai 30 persen. 

"Rencananya suratnya akan dikirim hari ini. Terkait pemberlakuan aturan LTV kredit pemilikan rumah, kami belum pernah dipanggil BI untuk berdiskusi ketika menyiapkan aturan tersebut," ungkap Wakil Ketua Umum REI Handaka Santosa, usai menghadiri acara seminar nasional masa depan Industri Perbankan, Multifinance, Otomotif, Real Estate pasca penetapan pembatasan uang muka di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa, (15/5/2012).
  
Handaka juga mengatakan, ketentuan pemberlakuan aturan Loan to Value kredit pemilikan rumah tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di sektor properti saat ini. 

"Pihak REI sendiri sebetulnya setuju ada pengetatan uang muka, tapi jangan sampai terlalu mengekang sehingga menjadi penghambat pertumbuhan," ujarnya. Handaka mengatakan, surat yang akan di ajukan ke BI bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat memiliki rumah tanpa terbebani dengan uang muka yang terlalu tinggi. 

"Kami menginginginkan, aturan ini diberlakukan bertahap atau ditunda sampai rasio kredit bermasalahnya atau non profit loan (NPL) mengkhawatirkan. Mengingat NPL saat ini masih di bawah 1 persen," papar Handaka. 

Sebelumnya, Ketua Umum REI Setyo Maharso juga menyebutkan, aturan BI mengenai DP KPR 30 persen yang berlaku untuk rumah tipe 70 meter persegi (m2) ke atas salah sasaran.

"BI salah sasaran. Harga rumah tipe 70 ke atas rata-rata di atas Rp300-400 juta, dan konsumen tidak menggunakan KPR untuk membelinya, melainkan secara cash bertahap. Uang muka yang dikenakan pun memang dari awal sudah besar, hingga 30 persen," katanya saat ditemui beberapa waktu lalu. 

Dia menambahkan, yang akan merasakan dampak kenaikan DP ini adalah mereka yang di luar Jawa. Pasalnya di daerah, harga rumah tipe 70 ke atas, masih bisa diperoleh seharga Rp200 jutaan, dan masih tergolong rumah kelas menengah. 

"Sayang bagi mereka yang di luar Jawa, seharusnya dapat membeli rumah dengan DP 10 persen, malah kena aturan yang 30 persen. Mestinya jika BI ingin membuat keputusan seperti itu,  yang dikenakan bukan tipe rumah, melainkan harga rumah. Misalnya rumah yang di atas Rp400 juta kena DP sebesar 30 persen, seperti itu," papar Setyo. 
(NJB)
Iwan Supriyatna - Okezone

0 komentar:

Posting Komentar