Rabu, 25 September 2013

BI ubah aturan kredit properti

Bank Indonesia (BI) menyempurnakan aturan terkait Loan To Value (LTV) untuk perbankan konvensional dan Financing To Value (FTV) di perbankan syariah, untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti. Aturan ini berlaku mulai 30 September 2013.
Itu merupakan rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti. Adapun ruang lingkup properti meliputi rumah tapak, rumah kantor, rumah toko, dan rumah susun (apartemen, flat, kondominium dan griya tawang),.
Kebijakan ini pada intinya bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memperlambat laju peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor properti serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah, Jakarta, Rabu (25/9).
Dalam aturan itu disebutkan, kredit rumah pertama tipe 70 meter ke atas akan dikenakan LTV maksimal 70 persen, rumah kedua 60 persen, rumah ketiga dan seterusnya 50 persen. Ketentuan serupa juga berlaku untuk Kredit Pemilikan Rumah Susun (KPRS) tipe 70 meter persegi ke atas.
Sedangkan kredit rumah pertama tipe 70 meter per segi ke atas di perbankan syariah dikenakan FTV maksimal 80 persen, rumah kedua 70 persen, rumah ketiga dan selebihnya 60 persen. Ini berlaku juga untuk KPRS tipe 70 meter persegi ke atas.
Untuk Kredit rumah pertama tipe 22-70 meter persegi tidak dikenakan LTV, rumah kedua dikenakan LTV 70 persen, rumah ketiga dan selebihnya 60 persen. Sedangkan untuk kredit rumah susun pertama dikenakan LTV 80 persen, rumah susun kedua 70 persen, rumah susun ketiga dan selebihnya 60 persen.
Kredit rumah pertama dengan tipe sejenis di perbankan syariah juga tidak dikenakan FTV. Baru kredit rumah kedua dikenakan FTV 80 persen, rumah ketiga dan selebihnya 70 persen. Adapun kredit rumah susun pertama dikenakan FTV 90 persen, rumah kedua 70 persen, rumah ketiga dan selebihnya 70 persen.
Kemudian, kredit rumah hingga tipe 21 meter persegi dan ruko atau rukan, untuk kepemilikan pertama tidak dikenakan LTV atau FTV. Di kepemilikan kedua baru dikenakan LTV maksimal 70 persen, kepemilikan ketiga dan selebihnya 60 persen.
Di perbankan syariah, kredit kepemilikan pertama untuk tipe 21 meter persegi, ruko dan rukan tidak dikenakan FTV. Kepemilikan kedua kena FTV maksimal 80 persen, kepemilikan ketiga dan selebihnya 70 persen.
Penyempurnaan ketentuan LTV atau FTV dilatarbelakangi oleh tingginya pertumbuhan kredit ke sektor properti, khususnya kredit untuk rumah tapak dan rumah susun (flat dan apartemen) pasca penerapan ketentuan LTV atau FTV pada pertengahan 2012, ungkap Difi.
BI mencatat pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan rumah susun tipe diatas 70 meter persegi masing-masing mencapai 25,5 persen dan 63,3 persen pada Juli 2013. Jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat yang berada di kisaran 20 persen-25 persen.
Berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID), per April 2013, terdapat 35.298 debitur yang memiliki lebih dari satu kredit rumah dengan nilai baki debit sebesar Rp 31,8 triliun.
[yud]

0 komentar:

Posting Komentar