Senin, 30 September 2013

BRI Apresiasi Kebijakan BI Perketat KPR

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Bank Indonesia (BI) akan memperketat kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi rumah dalam status inden. 

Ini berarti bank tidak boleh mengucurkan kredit bila rumah belum dibangun pengembang. Bank hanya boleh mengucurkan KPR bila rumah itu sudah dibangun.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Bank BRI mengapresiasi langkah BI. Wakil Pemimpin BRI Wilayah Makassar, Agung Yugopratmo, Senin (16/9/2013) mengatakan, kebijakan yang diambil BI tak lain adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan konsumen.

Sehingga pengucuran kredit tetap berjalan dan kualitas kredit juga bisa terjaga dengan baik.

Khusus BRI Wilayah Makassar, dia tidak menampik adanya nasabah yang inden. Meski begitu, end user diwajibkan menyetor minimal 30 persen dari harga rumah.

"Penyetoran ini sebagai bukti sharing dana sendiri dan keseriusan konsumen untuk pembelian umah tersebut," katanya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah menjelaskan, aturan yang kini dalam thap finalisasi ini merupakan penyempurnaan kebijakan pembatasan kucuran kredit alias loan to value (LTV)  KPR dan kredit pemilikan apartemen yang berlaku Juni tahun lalu.

BI sejatinya masih memperkenankan inden, tapi syarat diperketat. Ini demi melindungi nasabah dan meminimalkan spekulasi harga properti. Maklum, dengan sistem inden, pengembang berpeluang memutar uang muka nasabah terlebih dahulu. (*)
sumber http://makassar.tribunnews.com/2013/09/17/bri-apresiasi-kebijakan-bi-perketat-kpr

0 komentar:

Posting Komentar