Senin, 30 September 2013

Developer Tolak Kebijakan KPR Rumah Kedua

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Para developer atau pengembang perumahan mulai angkat bicara menyusul penerapan larangan Bank Indonesia (BI) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) inden rumah kedua, ketiga dan seterusnya. Di tengah pro dan kontra yang ada, para pengembang sepertinya cenderung berharap aturan itu tidak diterapkan.
Manager Marketing PT Menganti Asri Pemula, Ninik Nur Cahyani secara terbuka menyatakan, kebijakan itu justru tidak memberi win-win solution (sama-sama menguntungkan) bagi developer maupun pembeli atau konsumen. Karenanya, ia tidak setuju dengan pemberlakuan aturan itu.
“Pembeli justru tenang dan mendapat keuntungan setelah ada akta jual-beli, lagipula developer tidak bisa lari, mereka harus menjamin pembangunan sampai selesai dan harus membeli kembali kalau tidak jadi,” ujar Ninik, Selasa (24/9/2013).
Manager Marketing untuk perumahan Golden Berry di Menganti, Gresik itu menjelaskan, pemberian KPR bagi rumah inden dirasa lebih baik untuk kedua belah pihak, pengembang dan pembeli. Jika pembeli ingin inden rumah dan hanya tergantung pada perjanjian uang tanda jadi saja, justru lebih berisiko.
Hal ini berbeda kalau sudah dapat dilakukan realisasi, karena sifatnya mengikat. Setelah ada akta jual beli, pembeli sudah resmi memiliki rumah yang dipesan.
Pendapat tidak jauh beda disampaikan Direktur The Gayungsari, Broto Susilo yang berharap pemerintah maupun BI benar-benar memastikan tujuan penerapan aturan itu. “Kalau tujuan utamanya melindungi konsumen saya setuju 100 persen, tapi kalau mengerem laju pertumbuhan properti, saya katakan itu kebijakan yang salah,” tandasnya.
Broto Susilo melihat, laju pertumbuhan properti saat ini sudah ideal. Kalau laju properti ini ditahan maka secara langsung dan tidak langsung mengganggu perekonomian. Di balik properti, ada 170 industri pendukung lain. Jadi, kalau properti di rem ratusan industri itu terganggu, dan ekonomi ikut goyang.
Tidak dipungkiri, aturan ini bisa menyisihkan pengembang-pengembang nakal. Tapi, jika arahnya untuk membersihkan pengembang nakal bisa dilakukan dengan cara lain. "Cabut saja izin-izin pengembang yang nakal itu, tanpa harus menghilangkan ketentuan KPR inden," ujar pengembang yang juga Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD REI Jatim ini.
Cegah Bubble
Sebaliknya, Direktur Utama PT Jababeka, Setyono Djuandi Darmono setuju dengan aturan baru BI ini, karena mampu mencegah penggelembungan (bubble) harga rumah.
Aturan BI dapat menambah jumlah perumahan. Kalau pasokan kurang, permintaan tinggi, harga naik. Kalau rumah dibangun lebih banyak, harga turun. Kalau pembangunannya tersendat, akhirnya beli rumah jadi lebih mahal.
"Aturan itu bagus, tapi semestinya tidak disamaratakan. Satu terlambat, dihukum semua. Apakah pengembang yang bagus terkena juga," papar Setyoko. (Dyan Rekohadi)

0 komentar:

Posting Komentar