Selasa, 24 September 2013

Menpera tidak bisa tindak pengembang jual properti via gambar

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengaku tidak bisa menindak perusahaan pengembang properti yang menjual produknya hanya lewat gambar. Soalnya, itu dianggap sebagai strategi pemasaran.
"Para pengembang tersebut tidak melanggar undang-undang rumah susun karena mereka baru sekedar iklan dan belum ada transaksi," kata Djan saat rapat kerja dengan komisi V DPR-RI, Jakarta, Selasa (3/9).
Berdasarkan beleid itu, pengembang baru bisa menjual propertinya jika bangunannya sudah 20 persen. Pengembang mengakali peraturan itu dengan menerapkan sistem inden atau pesanan. "Sekarang modelnya mereka mengakali begitu," kata Djan.
Saat ini, menurut Djan, pengembang memanfaatkan internet untuk promosi. Peminat dipersilakan mendaftar dengan membayar Rp 5.000.000 dan mendapatkan nomor undian. Pembayaran itu bukan transaksi. "Nanti mereka undi lagi, siapa yang dapat baru transaksi. Jadi kita tidak bisa tindak," katanya.
Diluar itu, Djan Faridz menegaskan akan menyelidiki pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya membangun rumah susun murah sebanyak 20 persen dari total proyek rumah susun mewah yang digarapnya.
"Kita akan data mana yang tidak memenuhi syarat dan akan kita tindak, tapi Jabodetabek dulu," katanya.
[yud]
Sumber merdeka.com

0 komentar:

Posting Komentar