Sabtu, 05 Oktober 2013

KPR Inden Sebabkan Pasokan Perumahan Terhenti

JAKARTA – Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan, penerapan KPR inden akan mematikan sektor properti secara berlahan-lahan karena KPR inden merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pengembang karena tidak adanya kredit konstruksi.

Jika tetap dipaksakan, asosiasi perusahaan properti tertua di Indonesia itu memperkirakan ada sekitar 180 ribu tenaga kerja di sektor properti yang kehilangan pekerjaan.

Setyo Maharso, Ketua Umum REI menegaskan akibat penerapan aturan KPR inden, banyak pengembang menengah bawah yang sulit melakukan pembangunan rumah karena selama ini KPR inden menjadi sumber permodalan menyusul sulitnya mendapatkan kredit konstruksi pasca krisis moneter tahun 1998.

Sementara bagi pengembang besar, aturan ini juga akan menghentikan pasokan karena mayoritas bank memutuskan untuk tidak memproses dan melakukan akad kredit pasca penerapan aturan tersebut pada (30/9).

"Kami prediksi sekitar 60 persen dari total 3.000 perusahaan properti anggota REI akan berhenti memproduksi rumah kalau aturan KPR inden tetap diberlakukan. Jika setiap perusahaan memiliki 100 karyawan, maka dalam enam bulan ke depan pemutusan tenaga kerja (PHK) besar-besaran akan terjadi di industri properti," kata Setyo, di Jakarta Senin (30/9)

Setyo melanjutkan, apabila pengembang berhenti membangun, maka dalam enam bulan diperkirakan 180 ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Disisi lain, bagi konsumen, aturan KPR inden dia katakan, juga akan menghalangi hak-hak mereka untukmendapat akses perumahan sehingga backlog perumahan akan bertambah besar.

Untuk itu, kata Setyo, REI mendesak agar Bank Indonesia melonggarkan aturan kredit konstruksi atau menunda penerapan larangan pemberian KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya minimal enam bulan ke depan sambil menunggu kesiapan bank dan pengembang. "Kalau diterapkan dadakan seperti ini ibaratnya mobil sedang melaju kencang tapi tiba-tiba disuruh berhenti mendadak, tentu bahaya," tambah Setyo.

Sementara itu, Eddy Hussy, Sekretaris Jenderal REI mengatakan, sebenarnya REI mendukung apapun kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki ekonomi nasional, namun sebaiknya aturan-aturan itu dikomunikasikan kepada dunia usaha dan tidak diterapkan secara mendadak.

Menurutnya, untuk menjaga spekulan misalnya, Bank Indonesia bisa membuat aturan berdasarkan capital gain saja. Misalnya pembeli rumah yang menjual kembali rumahnya dalam waktu satu tahun itu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, dan terus ke atas semakin rendah. Apalagi, ungkap Eddy, kebanyakan spekulan biasanya membeli dalam bentuk tunai (cash), dan jarang membeli menggunakan KPR. had/E-6


0 komentar:

Posting Komentar