Selasa, 08 Oktober 2013

REI Protes aturan KPR Inden

Pelambatan sektor properti diperkirakan bakal terus terjadi seiring pengetatan aturan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV). Aturan itu melarang penggunaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah inden untuk rumah kedua dan seterusnya. Tujuannya meredam aksi spekulasi rumah atau tanah sekaligus meminimalisasi risiko kredit macet di kalangan perbankan.

Bank sentral beranggapan, pada dasarnya, aturan LTV dibuat untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan rumah pertama untuk ditempati, termasuk tipe di bawah 70 meter persegi (m2). Sedangkan tambahan pengetatan berupa pelarangan mekanisme inden (berdasarkan pesanan namun belum jadi), untuk menjaga prinsip kehati-hatian.

Pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan akselerasi pertumbuhan sektor properti bakal melambat menjadi berkisar 10–15 persen pada 2013, turun drastis dari tiga tahun terakhir yang berkisar 20–30 persen. Setyo Maharso, Ketua Asosiasi perusahaan REI, mengatakan dengan adanya aturan ini, pengembang akan ekstrawaspada dalam menyusun rencana ekspansi usaha di tengah pelemahan nilai tukar tersebut. Sekalipun, di sisi lain, dalam jangka pendek, volume penjualan properti tidak terlalu terganggu karena sudah ada konsumennya.

"Namun, untuk proyek baru pada 2014, pengembang diperkirakan bakal melakukan perencanaan dan evaluasi bisnis properti yang akan dilangsungkan," kata Setyo di Jakarta, Sabtu (5/10).

Setyo juga mengatakan sejumlah aturan pengetatan terhadap sektor properti belakangan diperkirakan tidak akan memengaruhi tingkat permintaan selama tingkat kebutuhan pasar masih ada.

"Pemerintah perlu menjadi perhatian sekaligus informasi bagi pemerintah bahwa selama kebutuhan masih ada tingkat permintaan masih tetap berkembang. Sementara pemberlakuan tentu akan membuat investasi properti keluar dari dalam negeri," kata Setyo, di Jakarta, Sabtu (5/10).

Setyo melanjutkan, berdasar hasil kongres FIABCI (Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) Asia Pasifik Regional) di Singapura, beberapa waktu lalu, 60 persen properti di Singapura dimiliki orang Indonesia. Padahal kata Setyo, di tengah pertumbuhan harga properti di Indonesia yang sekarang ini sudah merata tidak hanya memuncak di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa, sektor properti masih lebih berkembang di Singapura.

"Bukan aturan LTV nya yang kami khawatirkan, tetapi KPR indennya, tetapi pelambatan hanyak akan terjadi sekitar tiga bulan, karena sedemikian apa pun ketatnya, konsumen pasti akan mengupayakan beli, apalagi untuk KPR pertama untuk ditinggali," tambah Setyo.

Lebih jauh, Setyo menjelaskan nilai akhir dari jumlah kapitalisasi realestat hingga akhir 2013 yang semula diproyeksi mencapai 210 triliun Rupiah, bakal menjadi indikator terhadap pengaruh pengetatan LTV itu, di mana hingga Agustus 2013 nilai kapitalisasi pasar properti diperkirakan telah mencapai 70–80 persen dari jumlah tersebut.

Dampak positif adanya aturan pengetatan KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya akan menjadikan pasar perumahan nasional menjadi lebih sehat. Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), mengatakan saat ini terdapat pola pembiayaan dari pengembang yang rawan terhadap side streaming (penyelewengan dana) akibat diperbolehkannya KPR inden.

"Selain memperoleh kredit konstruksi dari perbankan, maka pengembang pun akan memperoleh pencairan dana dari KPR, sehingga dimungkinkan perbankan memberikan pembiayaan yang bertumpuk atau double loan," kata Ali dalam pemaparannya baru-baru ini.

Ali mengatakan dana melimpah yang seharusnya untuk membangun tersebut dibelanjakan oleh pengembang untuk membeli tanah lain. Akibatnya tanpa pengaturan arus kas yang baik, banyak pengembang yang malah terkena kredit macet atau sengaja dimacetkan.

"Yang dirugikan pastilah konsumen. Dengan aturan ini maka pihak perbankan pun seharusnya dapat lebih mempermudah dalam pengucuran kredit konstruksi agar pembangunan rumah pengembang tidak terhambat," tambah Ali.


Tantangan Bisnis

Sementara itu, pengamat properti, Panangian Simanungkalit, mengakui banyak tantangan yang harus dihadapi sektor properti hingga 2014 mendatang. Selain aturan BI, tahun depan politik memanas, yang membuat pertumbuhan hanya naik 10–15 persen pada akhir 2013 hingga 2014 mendatang.

Properti apartemen diprediksi menjadi pilihan utama pasar properti tahun depan. Sementara untuk segmentasi harga, properti dengan harga 1 milliar Rupiah merupakan produk yang tetap akan diminati dengan potensi pasar paling besar seperti rumah tapak, apartemen, dan perkantoran yang masih menunjukkan peningkatan seiring pengembangan berbagai proyek yang sebelumnya telah direncanakan.

"Pertumbuhan harga tidak sepesat tiga tahun terakhir yang bisa mencapai 30 persen per tahun. Saat ini, hingga akhir 2014, walau masih terjadi pertumbuhan, sekitar 15–20 persen per tahun," kata Panangian, beberapa waktu lalu.

Panangian melanjutkan pasar properti dalam negeri, hingga akhir 2013, untuk seluruh subsektor seperti hunian, perkantoran, maupun komersial diperkirakan tumbuh dari sisi penjualan mencapai 12 hingga 18 persen dengan nilai kapitalisasi yang diproyeksi mencapai 235 triliun rupiah.

Sementara pembiayaan properti pada 2013 kata dia, diproyeksik mampu mencapai jumlah kumulatif sekitar 270 triliun rupiah, yang secara umum, pembiayaan properti lebih didominasi untuk produk properti segmen menengah yang sekaligus akan menjadi penopang kinerja pasar properti. () had/E-6

0 komentar:

Posting Komentar