Realisasikan Pasokan Hunian Murah

Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mengurangi makin tingginya angka kekurangan pasokan (backlog) perumahan, khususnya bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga saat ini, backlog sudah menembus 15 ribu unit. Angka itu menunjukkan masih banyaknya MBR yang tak bisa menikmati fasilitas perumahan murah.

Karena itu, perlu percepatan pengembangan perumahan untuk MBR. Harus ada perencanaan matang agar kinerja pasar perumahan bersubsidi dapat lebih meningkat. Keterjangkauan masyarakat bawah dalam memiliki rumah layak direncanakan agar difasilitasi dalam bentuk subsidi yang komprehensif.

Pemberian fasilitas diperlukan mengingat konsumen berpenghasilan rendah sekarang ini sulit untuk memiliki rumah karena kemampuan kelompok ini untuk menyediakan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih rendah. Pemerintah pun didorong agar menyediakan subsidi komprehensif, selain subsidi bunga.

Selain itu, pemangku kepentingan di bidang perumahan lain juga didorong agar mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih akurat agar kinerja pasar perumahan di segmen tersebut dapat terlaksana optimal. Lantas, seperti apa lembaga pembiayaan menyediakan sistem pembiayaan untuk perumahan murah?

Bank Tabungan Negara (BTN) punya jawaban jitu. Bank BTN menegaskan komitmennya mendukung pembiayaan hunian bersubsidi yang menjadi program pemerintah. Prestasi BTN yang mampu menyalurkan hingga 97 persen kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi menjadi barometer kesuksesan BTN sebagai mitra pemerintah untuk pembiayaan rumah sederhana dibanding bank lain yang hanya sanggup 3 persen secara keseluruhan.

“Bank BTN berkomitmen untuk mempertahankan market share pada pembiayaan di sektor perumahan rakyat,  khususnya kelas menengah bawah,” terang Direktur Bank BTN, Mansyur S Nasution, seusai peresmian  pembangunan proyek bagi pekerja di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (3/6).  Di sisi lain, Mansyur mengatakan Bank BTN juga akan meningkatkan porsi pembiayaan perumahan kelas menengah atas.

 Sebagai bukti komitmen, Bank BTN siap memberikan dukungan pembiayaan pembangunan perumahan bagi pekerja. Pada 2014, pembangunan perumahan bagi pekerja sudah direncanakan akan dibangun di 5 kota besar di Indonesia. Masing-masing akan dibangun di Kota Karawang, Serang, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

“Kami sudah menyiapkan pendanaan untuk mendukung pembangunan perumahan pada kelima kota tersebut. Ini merupakan komitmen Bank BTN dan kami siap memberikan dukungan pembiayaannya,” tegas Mansyur. Proyek perumahan pekerja di Serang ini  merupakan proyek kedua  yang dibangun setelah sebelumnya dibangun proyek yang sama di Kota Karawang. Di Serang tersebut akan dibangun seribu (1.000) unit rumah sederhana tapak yang dibangun oleh PT Graha Nagara Indah selaku pengembang perumahan tersebut.

Dari 1.000 unit rumah yang direncanakan dibangun di lokasi tersebut, telah dibangun 541 unit dengan progres penyelesaian fisik bangunan antara 20 persen sampai 100 persen. Sekitar 130 unit telah direalisasi dengan skim KPR Sejahtera FLPP dengan Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) sekitar 2,58 miliar rupiah. Proyek perumahan ini disiapkan sebagai fasilitas perumahan yang diberikan untuk peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerja sama Bank BTN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimulai sejak  tahun 2006 dengan Program Perumahan bagi Peserta Jamsostek melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Kontruksi Jamsostek (KKJ). Tahun 2008, kerja sama tersebut berubah menjadi PUMP-KB.

Melalui kerja sama PUMP-KB dengan BPJS Ketenagakerjaan telah terealisasi sekitar  28.466 unit dengan nilai kredit berkisar  495 miliar rupiah.  Program PUM-KB BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan khusus kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan tambahan biaya uang muka pembelian rumah.

Lebih lanjut, Mansyur menegaskan Bank BTN berkomitmen untuk mempertahankan market share pada pembiayaan di sektor perumahan rakyat,  khususnya kelas menengah bawah, serta meningkatkan porsi pembiayaan perumahan kelas menengah atas. Hal ini didasari oleh pentingnya posisi perseroan  sebagai bank milik negara yang fokus dalam pembiayaan perumahan (housing bank) bagi masyarakat.

Bank BTN tetap akan fokus sebagai housing bank yang memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Kami ingin Bank BTN dapat berperan lebih besar dalam memberikan dukungan terhadap program perumahan nasional ini, tambahnya. 

Sejak 1976 sampai dengan 31 Maret 2014, Bank BTN telah menyalurkan KPR Subsidi  53,15 triliun rupiah. Fasilitas kredit ini setidaknya telah dinikmati oleh  lebih dari 2.500.000 masyarakat Indonesia. Sementara khusus untuk skim FLPP yang dimulai sejak Oktober 2010 telah dikucurkan kredit oleh Bank BTN pada posisi yang sama lebih dari 18 triliun rupiah dengan jumlah rumah sebanyak 291.826 unit.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, mengatakan tujuan utama dari pengadaan perumahan pekerja ini untuk memberikan bantuan yang disebut PUMP dengan bunga hanya enam persen per tahun dan bunga ini jelas di bawah pasar. “Angsurannya menjadi sangat murah, sangat mudah, dan memberi akses kepada para pekerja untuk mendapatkan rumah,” kata Elvyn.

Dia menambahkan, semua perumahan pekerja ini merupakan hasil kerja sama dengan Bank BTN dan Kementerian Perumahan melalui programnya fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan kerja sama bank dan yang mengajukan KPR BTN Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menurut Elvyn, investasi yang ditanamkan BPJS Ketenagakerjaan dalam kerja sama itu sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan bunga enam persen. Hasil bunga pinjaman uang muka perumahan ini buat bank karena sebagai penyalur sehingga dibutuhkan untuk menutupi biaya administrasi.

Fasilitas Komplet

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra), Sugihartatmo, mengatakan masalah perumahan itu biasanya terkendala pada sekolah dan rumah sakit. Karena itu, adanya lahan yang luas tersedia atau sekitar 150 hektare di perumahan pekerja di Serang itu, diyakini Sugihartatmo dapat menjadi solusi. “Pembangunan rumah ini sangat menguntungkan bagi pekerja, terpenting, lahan terpenuhi dan pekerja juga tetap harus bayar (angsuran),” katanya.

Adapun dari pengembang, Dirut PT Graha Nagara Indah, Johan Arifin, mengatakan kalangan pekerja peserta BPJS sangat meminati rumah di Graha Nagara Indah di Kabupaten Serang mengingat lokasinya berdekatan dengan kawasan industri Cikande. "Sudah banyak pembeli dari rencana 1.000 unit akan kita bangun, seluruhnya pekerja setempat," Johan.

Ia mengatakan, saat ini telah dibebaskan lahan seluas 52 hektare untuk kawasan perumahan pekerja dari total 125 hektare, sisanya akan dibebaskan secara bertahap. Perumahan pekerja ini merupakan hunian layak huni tipe 36/66, dengan spesifikasi berkualitas di antaranya menggunakan atap baja ringan serta dinding batu bata, serta di dalamnya telah di isi sofa, furnitur lain, serta ruang dapur siap pakai. 

“Kelebihan lain, perumahan ini sudah dilengkapi fasilitas tempat tidur, kompor, dan tabung gas 3 kg. Harga rumah ini per unit sekitar  105 juta rupiah dan dikredit selama 15 tahaun–20 tahun. Sementara, untuk bayar cicilan selanjutnya di luar uang muka kerja sama dengan BTN dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Kemenpera sehingga hanya mendapat bunga sebesar 7,5 persen per tahun dari BTN, sedangkan bunga bank sekarang sekitar 14 persen per tahun,” pungkasnya. () hay/E-6

= = =
sumber http://koran-jakarta.com/?13449-realisasikan%20pasokan%20hunian%20murah